Ikrar Kemenkumham Jateng: Netralitas Tak Tergoyahkan di Tengah Dinamika Pemilu 2024

SEMARANG - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mempertegas komitmennya untuk menjaga netralitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Komitmen itu dipresentasikan melalui Ikrar Netralitas yang dikumandangkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkumham Jateng pada hari ini, Selasa (19/12).

Pembacaan Ikrar Netralitas tersebut digelar bersamaan dengan Upacara Peringatan Bela Negara ke 75 dan Apel Siaga Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, yang berlangsung di halaman Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Ada 7 hal yang menjadi penekanan dalam Ikrar Netralitas, yakni mendukung dan bersikap netral serta bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan, melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kemenkumham melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media.

Kemudian, mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif secara terus-menerus dalam menjaga netralitas, melakukan pengawasan terhadap ASN dan PPNPN di lingkungan Kemenkumham dalam masa Pemilu dan Pemilihan, menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh ASN dan PPNPN dengan memberikan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap ASN dan PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, melaksanakan Surat Edaran Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-UM.01.01-1133 Tanggal 23 November 2023 dan ketentuan Pemilu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dan PPNPN kepada Menkumham melalui Sekretaris Jenderal.

Tak hanya diucapkan, komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Pakta Ikrar Netralitas oleh perwakilan Pejabat.